jdih adalah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. jdih adalah

Video. kemenkeu. 4. 1740-Diskominfo/2023 Tahun 2023 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi. setkab. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa adalah transaksiyang. Pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan JDIH bertujuan untuk : a. go. 5. 02-Kpt/04/2021 TENTANG. go. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. pu. 13. Pengelola Pasar adalah organisasi atau pihak pengelola pasar yang bertanggung jawab terhadap operasional harian pasar, keamanan, kebersihan pasar, dan aspek lainnya. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Puslapdik adalah unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Jual Objek Pajak. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. Bagikan. 3. 1. T. Selengkapnya. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat JDIH ITB adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Teknologi Bandung secara tertib, terpadu, dan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. "JDIH. id - 2 - Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. 56, Muja Muju. 45, LN 2023 (118), TLN (6890): 66 hlm. 12. 8 Tahun 2019 telah memberikan gambaran bagaimana mengolah dokumen dan informasi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi. jdih. Situs Bank Indonesia (merupakan salah satu media yang berfungsi sebagai sarana penyebarluasan seluruh Naskah Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia yang terdiri dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) atau sebelumnya disebut Surat Edaran (SE), sebagai peraturan pelaksanaan. 2. yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota jdih. Infografis. 1 Peserta kualifikasi adalah Badan Usaha atau perorangan yang diundang untuk mengikuti proses pemilihan Penyedia melalui Penunjukan Langsung. SETKAB. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 8, BN. Pusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Gedung Balaikota DKI Jakarta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Gedung Ditjen KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jalan H. id. Tidak. 6647, jdih. ACTIVE Download. 1 Peserta kualifikasi adalah Badan Usaha atau perorangan yang diundang untuk mengikuti proses pemilihan Penyedia melalui Penunjukan Langsung. Jasa Konsultansi Konstruksi; dan b. Anggota JDIH di Gorontalo bisa melihat anggota JDIH terbaik ditahun lalu sebagai langkah benchmarking di tahun 2022 ini. jdih. go. adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. go. 22, LN. JDIH Banyumas. id - 2 - 4. go. Perguruan Tinggi. Serta berlaku untuk semua warga negara, baik rakyat maupun petinggi atau pemerintah. kpu. jdih. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat. 0 selesai tepat pada waktunya. id 5. go. (1)Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah provinsi; Pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum danpemajuan Hak Azazi Manusia (HAM) di daerah serta Tata usaha Biro. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Mengingat - 2 - 1. 8 Juni 2023, di Bogor, BHAKP telah mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri Luar Negeri Tahap I. go. Pemerintah Kota Yogyakarta. Bagian Kedua Tujuan Pasal4 Pengelolaan JDIHbertujuan untuk : a. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM . Secara sederhana, JDIH menyediakan informasi peraturan perundang. jdih. id 19. Penerapan SRIKANDI adalah serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, digunakan secara bagi pakai oleh lembaga negara dan/atau Pemerintah Daerah. 4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Berdasarkan. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusahaHubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha daengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah, persyaratan, dan format yang harus dipenuhi oleh anggota JDIHN untuk berpartisipasi dalam jaringan dokumen hukum. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan. go. Menetapkan -2 - Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. 0. id - 9 - BAB II KEGIATAN PANTARLIH DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH A. Subjek. Lain - Lain . Kesesuaian adalah keterkaitan atau relevansi antara objek dengan instrumen yang digunakan. 2021/No. 5/Kep. (2)Untuk menyelenggarakan tugas. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan, norma hukum clan/ atau dokumen yang bersifat teknis lainnya yang dibuat. Hubungan Pemerintah Pusat dan. id. kemdikbud. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. ATR/BPN Satu Tahun Kepimpinan Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni. SELAMAT DATANG DI JDIH BNPB. 8. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Standar Harga Satuan Regional. id - 3 - yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. penetapan 9 (sembilan) pelaku pengadaan, salah satu diantaranya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu unit/Satker. kemenkeu. go. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 2. KETENAGAKERJAAN - CIPTA KERJA Status. 0 selesai tepat pada waktunya. lkpp. 1. go. pu. go. Optimalisasi layanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK di era digital terus ditingkatkan. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. #BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba. SETKAB. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang -undang. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012. Bahasa. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu. go. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh penghargaan dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Pemberian Anugerah JDIH. lkpp. Peraturan Pemerintah (PP) NO. mencari peraturan mengenai AMDK, ketikkan Air Minum pada field kriteria bebas. JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan. 4. kpu. go. Perpustakaan Hukum. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian. kemenkeu. Nama. JDIH Provinsi DKI Jakarta hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. go. a. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. . Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tentang JDIHN. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan. pu. setkab. go. Badan / Pengarang. JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen. go. Rasuna Said kav 8-9,. Direktorat Hukum Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Petunjuk Teknis Pelatihan Dasar, Kepemimpinan, & Manajerial, Teknis, dan Sosial Kultural. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program3. Profil. Peraturan Menteri Perindustrian. Tugas Pusat JDIHN adalah melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring kepada anggota JDIHN yang meliputi: - Organisasi - Sumber Daya Manusia - Koleksi Dokumen Hukum - Teknis Pengelolaan - Sarana Prasarana dan - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional . Indonesia. Lembaga Non Struktural. 94, LN. Pembentukan JDIH di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai ada sejak tahun 1990 melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 40/SK/S/1990 tentang Pembentukan Pusat dan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 26. 11. JDIH Bawaslu adalah wadah pendayagunaan bersama Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang DPRD Provinsi. PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBN. go. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Terima kasih atas kunjungan Anda. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan. adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan. jdih. Penipuan Undangan Workshop Pendukung Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019. 2. Informasi Hukum . Peraturan Pemerintah (PP) NO. E. id - 4 - 8. jdih. Pengembangan Aplikasi JDIH; Pengelolaan Website JDIH; Pengadaaan Bahan Pustaka; Pencetakan Buku ; PRODUK HUKUM. ABSTRAK: CATATAN:jdih. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan. Permenkumham No. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang pedoman Penggunaan Produk Dalam negeri untuk. TENTANG. Ordonansi Obat Keras. 19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik. JDIH Jawa Tengah adalah website resmi pemerintah Jawa Tengah yang menyediakan informasi terkini dan terverifikasi mengenai peraturan daerah serta dokumen hukum yang berlaku. 2114. Bahasa Indonesia. Rilis Media 25-09-2023 22:55. 9. adalah suatu rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi pelaporan manajerial sejak pemrosesan data dan informasi keuangan sampai dengan menghasilkan laporan keuangan pemerintah konsolidasian nasional dan tingkat wilayah. Memasyarakatkan keberadaan JDIH sekaligus mengingatkan kembali landasan hukum dan landasan operasional pelaksanaan kegiatan JDIH di seluruh Anggota Jaringan; 2. id mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang. TIM JDIH ANRI MENGIKUTI FGD YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM DENGAN TEMA DESAIN NASKAH PRA KEBIJAKAN ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 30 TAHUN 2013. 13. 2. JDIH Kemendesa. JDIH Kementerian Pemuda dan Olahraga. 1. go. 2021/No. pu. jdih. Debt to GDP: 37,78%. Program Percepatan Integrasi Anggota JDIHN (PROPESI 2021) adalah terobosan dari Pusat JDIHN dalam mempercepat terbentuknya website JDIH dan pengintegrasian dengan Portal. JDIH Kementerian PUPR lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Berdasarkan Tahun.